Kamis, 23 Mei 2013
Morning II
Rabu, 22 Mei 2013
Morning I
For first, I think this is a necessity; nobody assist us, so it's a must to do everything by ourselves. But, when I meet many friends from several regions and family, I changed my minds. They got the same condition, but the treatment is different--almost the women is the busiest people in the house. Wow. I know then that my mother doing something so -called equality before woman and man. I don't know what's in her mind when she decide to share the task for every children--but it's a great idea to do several works without making different between woman's task and man's task.
Then, when I meet many person concern on feminism and gender issues, i know what have mother done is a part of feminism, although she never study about that. The challenge now is on her chilren's hand: how to practice feminism in real world. It's ashamed when we, the children, treat women as a half human being while we know about feminism well.
Finally, thank's Mom for everything you've done. So sorry for everything we've done..
Selasa, 05 Mei 2009
Menghadirkan Islam Tanpa Amarah dan Darah
Judul Buku : Ragam Ekspresi Islam Nusantara
Pengantar : Abdurrahman Wahid
Penerbit : the WAHID Institute
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2008
Jumlah Halaman : 145 halaman
Media “membantu” kelompok Islam melainkan sang liyan dengan cara menyakitkan seperti memukul fisik sang liyan atau mengkafirkan sang liyan. Media memang tidak membantu memukul atau membuat seruan tertulis pernyataan dukungan sikap, tapi media “membantu” mereproduksi sikap golongan tersebut. Reproduksi ini bukan tidak mungkin memungkinkan duplikasi (kekerasan) seperti halnya duplikasi mutilasi yang kini marak. Reproduksi ini dapat juga memunculkan pembenaran sikap golongan Islam yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan itu. Pada konteks ini, media bisa menjadi—mengutip Jalaluddin Rakhmat—provokator.
Dampak reproduksi ini dapat dilihat dalam tayangan dan berita media menjelang Amrozi dan kawan-kawan. Banyak simpati, bukan kutukan layaknya bagi pelaku kekerasan, justru berdatangan. Sikap ini bukan datang dari sikap sadar dan tahu tragedi bom Bali semata-mata. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, sikap ini (salah satunya) merupakan dampak dari penayangan berturut-turut tindakan Amrozi dan kesedihan orang-orang terdekatnya. Amrozi digambarkan sebagai orang yang melakukan pengeboman karena marah dengan agresi dan arogansi Amerika Serikat (sehingga layak didukung meski korban yang jatuh mayoritas bukan warga Amerika) dan keluarganya digambarkan sedih namun tetap berusaha tegar (sehingga pantas mendapatkan simpati). Sementara derita dan suara korban diperlihatkan dalam durasi yang sebentar. Mereka tenggelam di tengah hirau pikuk curahan hati Amrozi dan kerabatnya. Korban, sebagai yang teraniaya, hanya mendapatkan simpati sekedarnya.
Dampak ini tidak seharusnya terus menyebar ke bagian masyarakat. Siapa berani membayangkan wajah Indonesia di masa depan ketika mayoritasnya mengamini sikap keras Amrozi. Siapa berani beranda-andai jika kekerasan kelak menjadi sesuatu yang dibenarkan ketika menyelesaikan persoalan karena meniru Amrozi. Kita layak prihatin dengan andaian ini. Sikap prihatin ini bukan saja sikap moral tanda peduli atau tanpa komitmen untuk menghadirkan berita atau tayangan dari perspektif berbeda. Islam selayaknya dipandang bukan dengan perspektif marah dan darah. Islam dipandang sebagai agama yang menjanjikan yang damai dan toleran. Inilah yang hendak dihadirkan dalam buku bertajuk Ragam Ekspresi Islam Nusantara. Buku ini merupakan kumpulan berita dalam bentuk suplemen di majalah GATRA dan TEMPO—selanjutnya disebut suplemen WI—sepanjang dua tahun.
Ketika trend berita menunjukkan maraknya Islam garis keras, suplemen WI menunjukkan fakta lain; pertobatan para pengikut Islam garis keras. Fauzi Isman bertobat dan menyatakan keluar dari Jamaah Warsidi yang bercita-cita mendirikan negara Islam termasuk dengan cara kekerasan. Ia melakukannya setelah bertemu dengan eks-tapol PKI yang akan dihukum mati di penjara tempat dia ditahan. Tapol bernama Asep Suryaman itu terus memegangi Yasin sampai nyawanya disetorkan kepada regu tembak. Tapol PKI itu begitu relijius—tak seperti dibayangkan Fauzi selama ini. Fauzi juga merasakan sesal karena istri dan keluarganya yang paling menderita akibat aktivitasnya. Mereka dengan setia menjenguk Fauzi sementara Jamaah Warsidi lain tidak pernah tampak batang hitungnya lagi (h. 83).
Suplemen WI juga mewawancarai langsung Nasir Abbas yang sudah bertobat dari Jamaah Islamiyah. Ia bertobat setelah menyaksikan kelakuan anggota JI membunuhi warga sipil termasuk perempuan yang tidak bersalah dalam konflik Poso. Nasir menganggapnya sebagai dosa besar. Sebagai bentuk pertobatannya, Nasir berbicara dengan pelaku kekerasan seperti Hasanuddin (pelaku mutilasi Poso) agar segera hijrah dari jalur kekerasan karena tidak bersesuaian dengan ajaran Nabi SAW (h.85)
Gerakan Islam garis keras ini dianggap bermula dari ketimpangan ekonomi. Suplemen WI memotret pesantren, yang kerap dituding sebagai persemaian benih-benih Islam keras, yang dengan tekun menjalankan bisnis. Dengan titel “Mengikis Fundamentalis dengan Berbisnis”, suplemen WI mengisahkan kiprah pesantren Nurul Iman di Parung yang produktif menjalankan usaha pengolahan sampah, perkebunan sawah, dan pabrik roti. Dari usaha ini, pesantren yang diasuh oleh Habib Saggaf bin Mahdi mampu menghidupi delapan ribu santrinya dengan gratis. Paul Wolfowitz, direktur Bank Dunia ketika itu kagum dibuatnya, sehingga mengutus delegasi untuk menyambangi pesantren yang berdiri sejak 1998 itu (h. 45).
Yang penting dan sangat mendasar adalah memandang teks kitab suci sebagai dasar pembenar gerakan Islam garis keras. Suplemen WI meneropong berbagai literatur klasik dalam bentuk kitab kuning yang lazim diajarkan di pesantren. Dalam kitab Raudlah al-Thalibin karya Yahya bin Sharaf al-Dimasyqi disebutkan bahwa orang kafir (baca; berbeda keyakinan) tidak boleh diperangi. Kecuali, kata KH. Imam Ghazali Said, jika mereka melakukan hirabah (pemberontakan) pada pemerintah Islam (h. 75). Dengan demikian, bila orang kafir berlaku ramah dan damai maka tidak boleh ditindak memakai kekerasan meskipun mereka memiliki ritual dan keyakinan yang berbeda dengan orang Islam. Pemaknaan yang berbeda ini juga terjadi pada teks kitab suci yang menjadi pembenar kekerasan terhadap perempuan—bahwa perempuan boleh dipukul oleh suaminya jika melakukan nusyuz (pembangkangan). Kekerasan ini harus dilawan, bukan dilestarikan. Bu Nyai Ruqayyah (Bondowoso), Bu Nyai Djuju Zubaidah (Tasikmalaya), Bu Nyai Lilik Nihayah (Cirebon), Baiq Elly Mahmudah (Lombok), dan Shinta Nuriyah Wahid bahkan melakukan advokasi kepada perempuan korban kekerasan psikis maupun seksual (h. 91). Mereka bukan saja pejuang perempuan tetapi pemuka pesantren yang selama ini kerap dianggap sebagai lahan domestikasi dan diskriminasi paling subur.
Cuplikan-cuplikan ini menghadirkan wajah Islam lain yang menyejukkan. Sesuatu yang disebut oleh Toriq Haddad sebagai pereda rasa cemas atas munculnya kelompok (Islam) dengan rasa toleransi tipis. Kutipan wawancara di suplemen ini, kata pemimpin redaksi majalah TEMPO tersebut, dipilih yang tenang, rileks, dan melegakan seperti meneguk air es di panas terik. Asrori S. Karni, dalam kata pengantarnya, menyatakan bahwa suplemen ini adalah upaya menampilkan wajah moderat kreatif kaum santri arus utama yang selama ini cenderung menjadi “mayoritas diam” (silent majority). Peraih Muchtar Lubis award itu menilai bahwa kaum santri tipikal ini lebih sepi ing pamrih tapi rame ing gawe; mereka banyak berkreasi tapi tidak terlalu memikirkan publikasi. Publikasi ini, kata redaktur GATRA ini, seharusnya wajib mengingat kinerja sosial mereka penting menjadi pembelajaran publik luas.
Ungkapan para jurnalis senior ini memang benar adanya. Suplemen ini memandang Islam dalam kerangka kearifan lokal yang penuh harmoni, bukan konfrontasi teologi. Mereka berbeda tapi saling menghargai seperti didedahkan oleh Mpu Tantular dalam slogan “Bhineka Tunggal Ika” sejak Majapahit berkuasa dulu kala. Inilah sesungguhnya wajah Islam Indonesia. Islam Indonesia ini memiliki karakter yang unik. Keunikan yang dimaksud adalah perpaduan antara watak kultural dari agama Islam dengan adat istiadat bangsa Indonesia yang dominan—mengutip Gus Dur dalam pengantar buku ini—dan kehilangan watak politisnya. Jika watak politis ini kemudian ditonjolkan sedemikian rupa sehingga menjadi ideologis maka Islam akan jumud dan rigid. Kejumudan mendatangkan fanatisme keberagamaan yang mendekat pada kekerasan.
Penasaran? Selamat membaca. Dijamin beda! (Nurun Nisa')
Senin, 27 April 2009
(Agak) Lega Rasanya 2
Alhamdulillah, setelah perjuangan melawan kemalasan selama hampir 8 bulan, hari itu datang; hari wisuda. Tepat 4 bulan setelah sidang skripsi, saya memperolah gelar S. Sos (gak pake i-islam, meski kuliah di U-Islam-N, he2). Seneng akhirnya hari itu datang juga. Tapi sempet sedih karena kawan-kawan senasib sependeritaan satu angkatan tidak ada yang diwisuda hari itu. Padahal, dari kemarin-kemarin sudah janji mau wisuda berjamaah; ada yang sudah bab 3, ada yang sudah mau daftar sidang, bla bla. Tapi ya keinginan itu ternyata belum kesampaian. Ketidaksamapaian itu ternyata "diganti" dengan yang lain; wisuda saya ternyata berbarengan dengan wisuda orang-orang penting--tentu saja penting menurut saya. Orang penting pertama adalah dosen penguji saya. Dia juga diwisuda dengan gelar Dr. Kebayang gak tuh kita menyalami dosen kita di arena wisuda? He he. Orang penting kedua adalah Yusuf Mansyur. Semua orang tahu siapa tahu (terutama yang punya tipi). Huh, kebayang ramainya. Kuli tinta (utamanya dari kalangan infotainment) tumpah ruah di tempat wisuda. Lumayan kepala agak sakit--karena nengok ke belakang. Deretan bangku sang ustadz persis dua deret di belakang bangku saya. Katrok juga sih ya..tapi gitu-lah anak UIN ketemu artis dari kalangan sendiri. Kalau dari kalangan lain sih kayaknya enggak norak-norak bergembira gitu.Btw, prosesi wisuda selesai berarti prosesi baru harus segera dimulai; ngurus ijazah. Waduh sekarang (sudah 3 bulan) baru inget lagi. Itupun karena sering diingetin..(paraaaah). Sudah mau ngurus ijazah minggu lalu tapi dilalah-nya kok ada halangan terus. Jadi ya tambah luama ini. Tambah mualesnya..
Ya, Rabb, jauhkan hamba-Mu ini dari kemalasan..Amin ya Mujibas Sailin..
Rabu, 24 September 2008
(Agak) Lega Rasanya
Perut saya melilit fajar itu. Mulas berat. Isinya keluar semua. Kepala saya mendadak pusing. Saya bingung..saya puasa dan saya harus sidang skripsi hari itu (buku rujukan skripsi bisa dilihat di gambar, Pen.) Kebingungan ini bukan karena saya fokus terhadap materi skripsi tapi karena kebiasaan buruk puasa saya. Saya tidak bisa berpikir jernih kalau perut lapar. Tidak bisa berpikir logis kalau tidak ada logistik. Halah. Waduh..apakah saya batal puasa demi munaqasyah ini? Untung saya masih kuat hilir mudik Ciputat - Kedaung. Batal puasa saya urungkan. Dan saya akhirnya melalui ujian pagi itu--sehari menjelang Nine Eleven--dengan nilai sesuai harapan. Jawaban saya serba ngecap. Tapi saya kuatkan untuk memberikan argumen yang masuk akal. Dan, saya mendapatkan ganjaran itu. Makasih semuanya.Thank God, mom, sista, bro, and all friend who support me with everything, everywhere, and everytime I need it..
Tapi masih revisi sekarang. Penyakit malesnya kambuh lagi. Leganya baru setengah..Tapi lumayanlah..bisa setor muka sama Ummi di rumah, saudara, bulek, budhe, pakdhe, paklik. "Alhamdulillah, kulo sampun lulus. Pangestunipun..."
23 September 2008
Hotel Sofyan Betawi
(belum tarawehan)
Jumat, 02 Mei 2008
Ragam Pandangan Aliran Sempalan
Judul Buku : Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia
Editor : Haidlor Ali Ahmad
Penerbit : Badan Litbang & Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Departemen Agama RI
Tahun Terbit : 2007
Kota Terbit : Jakarta
Jumlah Halaman : 207 hlm
RAGAM SUDUT PANDANG ALIRAN SEMPALAN
Oleh: Nurun Nisa'
Di sebuah SMU di Banjarmasin, seorang siswi mesti menghadap kepala sekolahnya. Bukan karena tidak disiplin. Tetapi disebabkan oleh aliran Ahmadiyah yang dianutnya dan orang tuanya. Sementara siswa lain adalah pengikut aliran yang familiar; NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan al-Wathaniyah. Ia disuruh pindah aliran karena dinilai sesat, tapi ia tak mau.
Kesesatan Ahmadiyah—seperti difatwakan oleh MUI—membuat pimpinan sekolah itu ketar-ketir. Akhirnya, sebuah makalah dibuat oleh pihak sekolah untuk menjelaskan kesesatan Ahmadiyah lalu diperbanyak dan disebarkan kepada guru, murid, dan orang tua/wali murid. Tak terima, pengurus Ahmadiyah setempat membuat makalah tandingan. Timbullah masalah sehingga kepala Departemen Agama Kalimantan Selatan mesti turun tangan.
Kasus ini merupakan potret kehidupan keberagamaan di negeri ini. Pemicunya banyak hal. Antara lain, karena pemahaman atau pengetahuan terhadap aliran Ahmadiyah yang terdistorsi—entah disengaja atau tidak. Pada tahap akut, distorsi ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Agar tidak berulang, perlu kiranya penjelasan soal aliran ini dan berbagai aliran sempalan lainnya yang berbeda dari main-stream secara komprehensif dan cover both side (baca: netral).
Di sinilah, signifikansi dari kehadiran buku yang bertajuk "Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia" yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Departemen Agama RI. Buku ini merupakan laporan hasil serangkaian penelitian lapangan yang dilakukan sepanjang 2006 yang ditujukan untuk menelaah respon pemerintah, ormas, dan masyarakat terhadap fenomena aliran sempalan yang muncul dan merebak di mana-mana yang seringkali memunculkan persoalan baru dalam masyarakat.
Penelitian dilakukan di enam daerah dengan lima aliran sempalan sebagai sasaran penelitiannya. Yakni Jamaah Tabligh dan Ahmadiyah di Banjarmasin oleh Zaenal Abidin, Imam Syaukani, dan Antung Norhasanah. LDII dan Jamaah Tabligh di Samarinda oleh Abdul Aziz, Ahsanul Khalikin, dan Sri Sulastri. Tiga organisasi ini juga diteliti oleh Ridwan Lubis, Mursyid Ali, dan Akmal Salim Ruhana di Palembang dan Bashori A. Hakim, Eko Aliroso & Fakhruddin M. di Tanjung Pinang. LDII dan Saksi-saksi Yehowa di Manado diteliti oleh Nuhrison M. Nuh, Asmawati, dan Sri Haryati. Muh. Nahar Nahrawi, Wakhid Sugiyarto, dan Reza Perwira meneliti Ahmadiyah dan Hindu Tamil di Medan. Daerah ini dipilih karena tingkat perubahan sosialnya tinggi. Pada kondisi ini, masuknya berbagai aliran sempalan akan cepat mendapat respon dari berbagai kalangan karena—disadari atau tidak—mempengaruhi struktur sosial-politis di tempat tersebut.
Lima aliran ini dianggap sempalan karena memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan (agama) induk yang dipahami oleh main-stream. Perbedaan ini amat kuat sehingga nampak jauh dari aslinya—disebutlah sebagai cabang atau sempalan.
Jamaah Tabligh, misalnya, memiliki ajaran khuruj. Ajaran ini menugaskan para penganutnya untuk berdakwah dalam kurun waktu tertentu ke tempat tertentu dengan meninggalkan segala tanggungannya, termasuk istri dan keluarganya guna menyebarkan ajaran Islam. Cara dakwah seperti itu, bagi mayoritas Islam, adalah keliru sebab Nabi tak pernah melakukannya. Ahmadiyah dinilai lain karena telah menahbiskan pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Nabi. Sementara, kebanyakan orang Islam memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang pungkasan.
LDII pernah dicap ingkar sunnah atau mengingkari hadits sebagai landasan keagamannya. Padahal, NU dan Muhammadiyah memegang teguh al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman agama. Saksi-saksi Yehowa tidak mengakui Trinitas yang menjadi asas ketuhanan Kristen pada umumnya. Sementara itu Hindu Tamil tak merayakan Nyepi, Galungan, dan Kuningan seperti halnya pemeluk Hindu Bali.
Perbedaan penafsiran keagamaan di atas menimbulkan respon beragam. Ormas, masyarakat, dan pemerintah memiliki sikap beragam; mulai dari apreasiasi positif, menentang bahkan acuh tak acuh terhadap fenomena aliran sempalan ini. Perbedaan ini karena memang dilatari ketidaksamaan pola pikir dan setting sosial budaya masing-masing. Belum lagi soal pembedaan kategorisasi penilaian: aspek aqidah dan aspek muamalah. Aspek aqidah biasanya tegas dan cenderung nomatif. Aspek ini mendapat sorotan tajam, dan bahkan perlakuan ekstrim seperti penyerangan, oleh masyarakat yang tidak setuju terhadap keberadaan mereka.
Ahmadiyah di Banjarmasin misalnya. Markasnya hampir-hampir diserang seperti halnya Ahmadiyah di Bogor karena dicap sebagai aliran sempalan yang sesat. Demikian pula Saksi-saksi Yehowa di Medan. Aliran yang berpusat di New York ini ditentang "habis-habisan" oleh Gereja Masehi Injili Manado (GMIM) karena penolakannya atas doktrin Trinitas. Sayangnya, peneliti yang bersangkutan tidak menjelaskan term "habis-habisan" tersebut secara komprehensif. Di Samarinda, beberapa tokoh agama merekomendasikan agar LDII ditindak tegas sebelum konflik meletus. Hal ini didasari adanya beberapa kejanggalan tak terjelaskan—semisal penggunaan sandi 3-1-3 dan 3-5-4 di kalangan warga LDII yang hanya dapat dipahami pihak intern LDII—yang didapat dari hasil penelitian mereka sendiri terhadap ajaran LDII.
Aspek muamalah biasanya menyangkut teknik dakwah, cara bergaul, dan cara hidup. Titik tolaknya adalah keterbukaan atau inklusivitas dalam bermasyarakat. Sanksinya, dikucilkan secara sosial. Persoalan Jamaah Tabligh, LDII, dan Hindu Tamil berkutat pada masalah ini. Jamaah Tabligh di semua sasaran penelitian mendapat respon negatif karena sikapnya yang jorok padahal aktivitas mereka berpusat di masjid. Di Tanjung Pinang, pengurus NU mengeluhkan gaya dakwah aliran yang diidentikan dengan Nurhasan al-Ubaidah ini yang merasa (paling) benar sendiri. Pengurus Muhammadiyah di sana juga mengeluhkan sikap anggota LDII yang cenderung memaksakan kehendak. Selain itu, hampir di semua daerah penelitian, LDII dianggap kurang bergaul sehingga kurang disenangi masyarakat sekitar.
Tetapi bukan berarti tidak ada kesan positif dari tiga aliran sempalan ini. Jamaah Tabligh, sebagai contoh, dianggap menyebarkan kebiasaan baik—bahkan dinilai meningkatkan gairah keagamaan yang cenderung meredup akhir-akhir ini semisal sholat berjamaah. Karena itu, keberadaan aliran yang didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi ini didukung. Bahkan, pengurus Muhammadiyah di Palembang menjadi anggota aliran yang diimpor dari India ini karena didasari motif tersebut. Hindu Tamil di Medan beradaptasi dengan baik, meski pernah timbul masalah disebabkan perbedaan hari besar keagamaan, terhadap saudaranya; pemeluk Hindu Bali. Kondisi ini juga didorong oleh tingkat perekonomian dan pendidikan yang cukup tinggi di sana.
Di luar itu, beberapa dari warga masyarakat memilih sikap acuh tak acuh karena kehadiran semua aliran hampir-hampir tidak memiliki pengaruh—jika tidak ingin dikatakan tidak ada sama sekali—terhadap kehidupan mereka.
Yang menarik adalah respon dari MUI yang posisinya ganda—sebagai ormas dan (kadang-kadang) sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sikap MUI di daerah penelitian menunjukkan kecenderungan yang berbeda, meski sandaran hukum mereka menyikapi aliran-aliran sempalan tetap saja fatwa dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Ini terlihat dalam tindakan atau pendekatan yang diambil terutama menyangkut keberadaan LDII dan Ahmadiyah yang secara resmi dicap sesat oleh MUI. Citra yang lebih menonjol adalah MUI daerah justru menjadi penyerap aspirasi masyarakat.
Dalam penelitian di Samarinda, MUI menerima kritik dari masyarakat. Akan tetapi karena LDII bersedia beradaptasi dengan tradisi setempat, maka MUI hanya memberi teguran saja. Tidak ada larangan khusus. Sikap yang hampir senada diambil oleh MUI di Banjarmasin. MUI Palembang mengeluhkan fanatisme LDII yang dapat menimbulkan rasa curiga dan salah faham antar warga dan antar kelompok sesama Muslim. Tetapi sebatas itu saja. MUI Manado menekankan bahwa secara kelembagaan, LDII memang ditolak. Tetapi bukan berarti harus dikebiri perkembangannya. Asalkan, mereka tidak ekspansif. Kalau ini dijalankan, tidak akan ada masalah.
Di Banjarmasin, MUI mengakui fatwa sesat buat Ahmadiyah. Tetapi, sang ketua, menenkankan bahwa yang demikian bukan pembenar terjadinya kekerasan. Karena itulah, ia memilih pendekatan persuasif—bukan represif—terhadap aliran ini. Tidak ada keterangan tentang respon Ahmadiyah di Medan. Hanya saja, peneliti mengungkapkan bahwa Medan merupakan daerah multi-etnis dan multi-agama. Kondisi masyarakat dengan tipikal ini, membuat masyarakatnya telah lama belajar berbeda dalam memeluk agama. Meskipun, potensi konflik antar kelompok cukup besar, namun sampai penelitian tersebut selesai ditulis, belum pernah terjadi konflik. Mungkin, dugaan penulis, Ahmadiyah mengalami perlakuan serupa; tidak ada soal di sana meski sudah dianggap sesat.
****
Buku ini berbeda dengan buku penelitian sejenis. Bila penelitian biasanya cukup diakhiri kesimpulan, ia menambahkan rekomendasi di penutup laporan penelitiannya. Di sini, beberapa rekomendasi diajukan khusus kepada para aparat berwenang sehingga terkesan "struktural". Misalnya saja, adanya rekomendasi berbentuk tuntutan dan ekspektasi yang besar atas keterlibatan aparat Departemen Agama atau Puslitbang Kehidupan Keagamaan dalam konflik akibat perbedaan tafsir keagamaan. Ini cukup wajar. Sebab tujuan buku ini memang untuk dijadikan rujukan dasar atau masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya membangun kerukunan kehidupan keagamaan di negeri ini—khususnya ketika aliran sempalan mulai meruyak di mana-mana. Sebagaimana kita ketahui, kerukunan menjadi barang mahal ketika aliran sempalan itu hadir karena dipicu berbagai macam sebab.
Namun, rekomendasi yang diajukan para peneliti ini bukan berarti tak menyimpan persoalan. Tuntutan inklusivitas LDII di Samarinda misalnya tampak berlebihan. Dalam segi kemasyarakatan, inklusivitas ini sangat mungkin diwujudkan. Penulis sepakat penuh atas inklusivitas secara sosial—ia dapat menjadi jurus ampuh mendamaikan berbagai perbedaan teologis di masyarakat.
Akan tetapi, ini menjadi lain ceritanya jika inklusivitas yang dimaksud dilaksanakan dalam taraf peribadatan. Mengganti imam masjid dari yang bukan golongan LDII, bagi penulis, serasa memangkas perbedaan (teologis) yang mestinya kita hormati. Secara real, kita dapat menyaksikan betapa ormas terbesar di negeri ini (baca: NU dan Muhammadiyah), agak mengalami kesulitan jika mesti melakukan "inklusivitas masjid" ini. Sebagai organisasi yang dicap sesat, bila rekomendasi ini benar-benar dilaksanakan, nampaknya para penganut LDII akan memperoleh kesulitan yang berganda.
Selain itu, jaminan kebebasan keberagamaan di buku ini kurang mendapat penekanan. Editor sempat menyebut hal itu dalam pengantarnya tetapi detailnya tidak dijabarkan. Pasal 28 E UUD 1945 Amandemen IV, Konvensi Hak Sipil Politik PBB, dan peraturan terkait lainnya sepertinya perlu ditambahkan. Ini penting. Karena, di sinilah sesungguhnya perbedaan tafsir keagamaan yang ujungnya adalah berbagai aliran sempalan di atas akan menemu konteksnya. Mereka, yang berbeda dari main-stream, berhak mengekspresikan keyakinannya dan masyarakat memiliki sandaran hukum untuk menghormatinya. Ketika dua sikap telah ada, kerukunan akan muncul dengan sendirinya.
Di atas itu semua, buku ini berguna sekali kehadirannya. Paling tidak, buku ini mampu merangkum berbagai respon yang ada dalam masyarakat. Melalui buku ini, kita tahu bahwa perbedaan pandangan keagamaan di daerah penelitian tidak sampai kepada penganiayaan fisik seperti halnya tragedi penyerbuan kampus Ahmadiyah di Parung beberapa waktu lalu. Ketidaksetujuan terhadap keberadaan aliran sempalan, sebagian besar, diekspresikan hanya secara verbal. Namun, bukan berarti bahwa persoalan ini tidak akan berkembang menjadi lebih besar sehingga harus segera diselesaikan. Tentu saja, dialog dan keterbukaan dari kedua belak pihak menjadi prasyarat utama. Semua pihak wajib terlibat, termasuk pemerintah. Wallahu A'lam bish Shawab.
Jumat, 28 Desember 2007
Menggugat Kegamangan Negara Mengawal Pluralisme
Judul Buku: Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia
Penulis: Ahmad Suaedy dkk
Penerbit: the WAHID Institute, 2007
Jumlah Halaman: 366 hlm
Perkara pluralisme ternyata begitu mahal di negeri ini. Modal awal berupa kemajemukan suku, bangsa, dan agama yang sudah ada seperti sia-sia. Mereka yang tidak memiliki toleransi terus mengoyaknya.
Mereka membuat bangsa ini saling bersyak-wasangka kepada golongan di luarnya. Umat Islam, misalnya. Mereka lebih sering ribut soal kapan berhari raya. Pilihan bermazhab juga acap memicu konflik. Atau soal tafsir agama yang menimbulkan bermacam aliran dengan stempel penyesatan di mana-mana. Tak (pernah) dipikirkan kalau jumlah mereka yang besar sangat potensial untuk membangun negara ini.
Tidak mengherankan jika keadaan ini pararel dengan sebuah adagium—bahwa terlalu banyak alasan bagi kita untuk membenci yang lain, yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, terlalu sedikit alasan bagi kita untuk mencintai mereka. Inilah yang membuat kita koyak.
Beberapa kejadian menegaskan kesan ini. Dua hal yang paling menyolok; penyesatan aliran dan perusakan tempat ibadat. Penyesatan aliran meruyak setahun belakangan ini. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, YKNCA, Ponpes I’tikaf Ngaji Lelaku, dan Komunitas Eden dicap sesat. Pemimpinnya – Ardhi Husein, M. Yusman Roy, dan Lia Eden – diajukan ke muka hukum karena dianggap menodai agama. Propertinya dihancurkan secara massal.
Tak ada empati di situ. Yang ada semangat menghancurkan karena perbedaan adalah bencana. Demikian halnya perusakan sejumlah tempat ibadat. Karena dianggap “bukan golongan kami”, bangunan boleh dihancurkan. Tak peduli memiliki ijin membangun atau tidak. Padahal, perusak dan yang bangunannya dirusak merupakan tetangga dekat.
Dua hal inilah yang dikemas apik dalam buku bertitel Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia. Hasil penelitian di 7 (tujuh) kota ini, secara komprehensif merangkum berbagai peristiwa diskriminasi yang dialami kelompok minoritas.
Peristiwa tersebut adalah pelarangan pencatatan pernikahan Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan oleh Rosyidin & Ali Mursyid, kasus pembubaran padepokan YKNCA oleh Andri A. & Salman al-Farizi, kasus penyesatan dan kriminalisasi M. Yusman Roy oleh Paring Waluyo Utomo & Levi Riyansyah, kisah formalisasi agama di Maros dan Pangkep oleh Subair Umam & Syamsul Pattinjo, kasus penyerangan kampus Ahmadiyah Parung Bogor oleh Mujtaba Hamdi, penutupan gereja di Kronelan dan Demakan oleh Nur Khalik Ridwan & Anas Aizuddin, dan penerapan syari’at Islam di Aceh oleh peneliti Fullbright Indonesia Troy A. Johnson.
Beberapa temuan dari penelitian ini: pertama, pluralisme di masyarakat ternyata memiliki landasan yang rapuh. Sedikit saja terkena gesekan, ia hancur berkeping-keping. Tak ada lagi yang mengikat. Yang tersisa cuma kebencian. Juga keinginan untuk saling mengenyahkan.
Kedua , ketika terjadi ribut-ribut soal perbedaan, negara berikut aparatnya menjadi andalan. Stempel sesat atau tidaknya sebuah aliran diserahkan pada MUI. Sementara ribut-ribut soal rumah ibadat dipasrahkan pada pejabat kelurahan dan seterusnya.
Celakanya, negara tidak jarang bertindak semena-mena. Seringkali terjadi standar ganda— kesalahan mayoritas tidak dianggap ada, sementara bagi minoritas berlaku sebaliknya. Atau keputusan aparat negara berdasar desakan massa, bukan regulasi yang ada. Di titik inilah, negara terlihat gamang mengawal pluralisme.
Sikap negara jelas merugikan pihak minoritas. Pada titik ini, buku setebal 366 halaman ini menemukan relevansinya. Buku ini mendedahkan serangkaian data dan fakta penelitian di lapangan yang membuktikan bahwa kegamangan negara itu nyata-nyata ada.
Karena itu, para peneliti dalam buku ini bukan saja berperan sebagai pemerhati yang menuliskan hasil amatannya. Tetapi, di beberapa daerah, mereka juga mengadvokasi objek penelitiannya untuk mengawal pluralisme. Sebuah usaha yang layak diapresiasi. [Nurun Nisa]
Kamis, 15 November 2007
Rukun atau Dibikin Rukun?
Kedatangan mereka untuk menyerbu gedung itu. Sebab, pengurusnya dianggap melecehkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
“Kalau gedung itu gereja, kami tidak keberatan. Fungsinya gedung itu untuk umum, tapi disalahgunakan, makanya kami protes dan minta agar peribadatan di
Silang sengketa terus berlangsung hingga Kapolsekta Cirebon Utara Barat, AKP Sukhemi dan Dandenpom III/3 Siliwangi Letkol CPM Agus datang melerai. Mereka kemudian menjembatani pertemuan dengan salah satu pengelola gedung tersebut, Andreas Budi Hartono.
Tapi rupanya ini belum selesai. Pihak korban mengadukan nasibnya ke Fahmina Institute—sebuah lembaga untuk pengembangan wacana agama kritis di
“Yang seharusnya berperan dalam masalah ini ya FKUB, bukan Fahmina,” keluh Ali Mursyid.
FKUB Kota Cirebon, menurut aktivis Fahmina Institute ini, justru tak tampak batang hidungnya ketika kasus ini mengemuka.
Sesungguhnya keluhan Kang Ali, panggilan akrab Ali Mursyid, ini amat wajar. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibangun dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan mestinya turut berperan dalam kasus ini. Apalagi mereka beroleh tugas khusus untuk mengawal berbagai urusan menyangkut rumah peribadatan.
Semua ini termaktub dalam Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 9/2006 dan No. 8/2006. “FKUB Kabupaten memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat,” jelas pasal 9 ayat 2 Perber itu.
Kekecewaan terhadap FKUB ini kian menumpuk ditambah dengan permasalahan yang sejak semula ada ketika FKUB akan dibentuk; mulai dari sengketa jumlah kursi sampai sosialisasi yang minim.
FKUB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya. Ia belum terbentuk sampai sekarang. Pihak yang terlibat ribut-ribut merasa perwakilan di FKUB tidak representatif. “Perwakilan FKUB yang dimaksud berbasis pada jumlah umat. Umat yang kuantitasnya lebih banyak akan mendapatkan kursi yang lebih banyak,” jelas Nur Khalik Ridwan.
Rebutan posisi di kalangan intern terjadi di FKUB Kab. Sukabumi. Intern Protestan di
Di tubuh FKUB Kab. Bekasi malah keanggotaannya di-fait accompli (diputus sendiri, Red.) oleh pihak tertentu. Ketika itu, terdapat
Sosialisasi FKUB minim untuk tataran masyarakat bawah. Padahal, seperti kasus Gedung Gracia, perannya diharapkan maksimal. Faktanya, hanya elit saja yang lebih banyak tahu soal keberadaan FKUB ini.
FKUB Propinsi Kalimantan Selatan, misalnya, nampak elitis. Sosialisasinya terbatas. “Kalangan masyarakat dan lembaga swadaya tidak begitu jelas (mengerti, Red.) dengan kiprah lembaga ini,” ujar Ghazali Rahman dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3)
Tak jauh beda dengan mereka adalah FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Di kalangan elit semua agama, FKUB di sini cukup tersosialisasi dengan baik. Tapi tidak bagi publik dan grass-root,” ungkap Jumarim dari Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Mataram (25/09/07).
****
Permasalahan yang menumpuk ini akhirnya berimbas pada praktek FKUB di lapangan. Misalnya, perihal mekanisme pengambilan keputusan dalam soal ditutup atau tidaknya rumah ibadat yang melenceng dari ketentuan asal.
FKUB daerah sebelahnya, memiliki problem sama namun diselesaikan dengan cara berbeda. Ketika sebuah gereja di Lembang Sari, Tambun diperselisihkan, FKUB Kab. Bekasi tidak bisa berbuat apa-apa. Penyelesaiannya justru diserahkan kepada Pemda. Ini karena FKUB bersangkutan memiliki cara pandang yang berbeda dengan FKUB Kotamadya Bekasi.
“FKUB berpendapat bahwa landasannya adalah Perber pasal 28 ayat 1,” lanjut Anton Lukito.
Pasal tesebut menyatakan bahwa izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Perber ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Tetapi, sampai sekarang, kasusnya justru menggantung.
Menyikapi kasus ini saja, FKUB telihat tak seragam meski berpegang pada satu pedoman. Lalu bagaimana dengan soal yang lain?
Ini belum termasuk kompleksitas tiap daerah yang beragam tensi kehidupan keberagamaannya. Tetapi, oleh pemerintah dipaksakan ada FKUB dengan manajerial yang sama.
Keberagamaan dan FKUB NTB misalnya baik-baik saja. “Sejauh ini adem ayem,” jelas Jumarim. Sukabumi mengalami keadaan serupa. “Suasananya kondusif. Beberapa waktu yang lalu kami (sukses) mengadakan kemah keagamaan untuk kerukunan umat beragama. Pesertanya 100 orang dari berbagai kalangan agama,” tutur Daden bangga.
Daden sendiri ragu dengan kondisi daerah lain. “Di acara Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Departemen Dalam Negeri (Kesbanglinmas Depdagri) Jawa Barat, ternyata FKUB di tempat lain itu didominasi oleh kalangan Islam fundamentalis. Jadi rusuh,” imbuh Daden.
Yang ditakutkan Daden, keberadaan mereka akan berdampak pada disharmonisasi umat beragama di masa mendatang.
Ketakutan Daden ini sudah disinyalir oleh Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif The WAHID Institute. “FKUB rawan diselewengkan dan disusupi kepentingan politik lainnya, seperti elit politik lokal maupun elit agama tertentu yang ada di daerah,” jelasnya (24/07/07). Jika terjadi, di mata pegiat jaringan advokasi kerukunan umat beragama ini, FKUB berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap umat beragama dari kelompok tertentu.
Dengan semua lika-liku di atas, FKUB sebenarnya dapat dipertanyakan perannya dalam konteks perukunan umat beragama.
“Tugas FKUB sebenarnya bisa dijalankan oleh masyarakat karena mereka sudah dewasa. Sudah bisa rukun sendiri,” tandas Daden.
Tugas yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini antara lain dijalankan oleh forum kerukunan swadaya masyarakat sendiri. Bukan forum resmi seperti FKUB. Namun, sifatnya partikelir alias non-pemerintah sehingga lebih cair sekaligus tidak birokratis.
Dalam hal ini, kita bisa menyaksikan kiprah Forum Sabtuan (FORSAB)
Mereka rutin membicarakan berbagai hal demi meretas kejumudan dialog antar-agama secara bergiliran di rumah anggotanya, markas Fahmina Institute atau sesekali di hotel. Acaranya sepekan sekali.
Juga Forum Gedangan di Salatiga. Forum yang berdiri sejak 22 Februari 1998 ini dimotori oleh KH. Mahfudz Ridwan dan beranggotakan warga dari berbagai agama dan etnis. Tidak hanya kegiatan antar agama yang dilakukan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan. Antara lain pemberian bantuan kepada korban gempa
Selain kedewasaan masyarakat tersebut, ada soal lain yang perlu diberi perhatian. Bahwa masyarakat kita ini sebenarnya baik-baik saja dan damai tanpa keberadaaan FKUB. Kisruh ada di tingkatan elit saja.
“Masyarakat di bawah itu baik-baik saja. Tak ada kisruh soal rumah ibadah,” tutur Anton Lukito menyitir hasil investigasi lembaganya, FKUB Bekasi, tentang keluhan agar gereja di daerahnya ditutup. Penghembus isu dalam kasus tersebut ternyata para golongan elit agama. Sementara masyarakat di daerahnya tak meributkan apa-apa.
Yang buruk, misi FKUB dalam beberapa kondisi malah kontra-produktif. Masyarakat menjadi kurang harmonis seiring gencarnya penutupan rumah ibadah. “Intensitas penutupan rumah ibadah meninggi pasca terbentuknya FKUB,” tutur Firman Eddy Kristiyono.
Toh demikian, FKUB sudah eksis. Tetapi bagaimana reaksi masyarakat sendiri?
FKUB tidak lain dan tidak bukan adalah campur tangan negara atas pemerintah atas proyek bersama bernama kerukunan antar umat beragama. Betapa tidak, lembaga kerukunan ini memiliki payung hukum tersendiri, mempunyai kewajiban yang sangat rigid, dan dibiayai alokasi dana khusus melalui APBD. Bahkan ada dewan penasehat yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Departemen Agama di wilayah bersangkutan.
Sesungguhnya keinginan negara untuk memproteksi umat beragama adalah wajar sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Termasuk membikin lembaga semacam FKUB. Namun, tidak jarang hal ini dilakukan dalam kadar berlebihan.
"Kebutuhan akan stabilitas dan tanggung jawab sebagai pemerintah, membuat pemerintah sering ikut campur dalam urusan intern agama(-agama) ini," jelas Hairus Salim HS dalam tulisannya yang berjudul Kebijakan Agama Masa Orde Lama dan Orde Baru (2004).
Campur tangan ini bisa jadi dianggap sebagai perlindungan atas mayoritas di mana mereka dijaga kepentingannya dalam kasus perizinan rumah ibadah. Sebaliknya, bagi minoritas, prosedur demikian ibarat bencana, Beribadah mirip dengan bepergian ke luar negeri sebab banyaknya dokumen yang harus diurus.
Apa yang akan terjadi? "Akan ada birokratisasi agama dan tempat ibadat," tandas Rumadi dalam artikelnya yang bertajuk Birokratisasi Tempat Ibadah (2005).
Di sinilah, negara dengan diam-diam sebenarnya sedang menunjukkan kekuasaannya. "Kebijakan khususnya menyangkut hubungan antar-agama(-agama) dan negara, antar-agama-agama, dan antar-internal suatu agama itu telah menjadi bahasa dan kekuasaan," terang Anas Saidi dalam tulisannya yang bertitel Agama sebagai Variabel Sosial; Sebuah Pengantar (2005).
Dengan realitas begini, apakah masyarakat mau menerima kembali kontrol negara melalui FKUB seperti zaman Orde Baru dulu? Atau FKUB hendak disiasati agar sesuai dengan tuntutan Orde Reformasi sekarang ini?
FKUB bisa saja dipermak atawa disiasati dalam aras tertentu agar tidak terlalu terkooptasi oleh kepentingan negara. Sehingga, keberadaannya bermanfaat untuk publik. Misalnya saja dalam soal keanggotaan, pembiayaan, dan minimalisasi eksploitasi pemerintah.
Yang lain menganggap bahwa alokasi dana untuk FKUB sedikit demi sedikit dikurangi setelah misinya untuk mendewasakan masyarakat dalam soal kerukunan terpenuhi.
Atau pendapat dari salah satu penyusun draft Perber, Ridwan Lubis. “FKUB ini tidak boleh dieksploitasi oleh pemerintah. Garansinya, mereka yang akan diangkat menjadi pengurus FKUB direkomendasikan oleh majelis agama masing-masing,” tandas mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depag ini kepada The WAHID Institute (05/10/07
****
Akhirnya, FKUB tidak mungkin dibubarkan. Konstitusi mengharuskan demikian. Tetapi, menerima FKUB yang resmi dan menampik forum sejenis yang tak resmi juga bukan sebuah keharusan.
Masyarakat cuma wajib rukun dengan sesamanya, baik kepada mereka yang berlainan agama maupun yang seagama. Tak perlu dibikin rukun, bukan? Wallahu A’lam.
Gus Dur: Idola (Baru) Remaja
Judul Buku : Gus Dur…Asyik Gitu Loh Penulis : Maia Rosyida
Penerbit : The WAHID Institute
Tahun Terbit : 2007
Jumlah Halaman : 98 hlm
Oleh: Nurun Nisa'
Keliru besar kalau Anda menyangka bahwa Gus Dur cuma pujaan khusus kalangan dewasa dan orang-orang politik saja. Mau bukti? Buku bertitel Gus Dur…Asyik Gitu Loh akan membalikkan anggapan Anda selama ini.
Buku karya Maia Rasyida, siswi Sekolah Menengah Universal (SMU) Qaryah Thayyibah, ini membingkai kekaguman remaja terhadap sosok Gus Dur dengan bahasa khas anak gaul sekarang. Namun isinya tetap bernas.
Ini dapat dicermati dari lembar-lembar tulisannya. Di awal, misalnya, kita bisa melihatnya dengan baik dalam soal penggambaran fisik Gus Dur.
“Gus Dur itu ganteng? Setuju banget. Tepatnya, good looking abis. Rasanya nggak perlu lagi sibuk hunting cowok muda yang segar dan punya perut six pack. Gus Dur (memang) jika dilihat dari struktur wajah mungkin masih boleh dibilang kalah jauh sama Brad Pitt atau aktor siapalah itu yang bisa bikin cewek-cewek yang ngelihat langsung teriak histeris. Diliat dari postur badan juga boleh dikatakan Gus Dur masih jauh dari sempurna….Tapi kenapa kita bisa lebih betah mandangin wajah Gus Dur daripada para icon cover boy yang banyak nampang di majalah remaja itu?” (hlm. 11)
Dara kelahiran 1987 ini punya jawabnya. Gus Dur enak dipandang sebab beliau memiliki segudang kharismatik dan inner beauty luar biasa. Tak lain ia adalah seorang intelektual yang menata hidupnya dengan akhlak dan selalu disirami dengan ilmu. Waktu SD saja Gus Dur sudah akrab dengan karya-karya Karl Marx, catatan-catatan pemikir Marxisme, dan berbagai macam buku filsafat.
Kita dapat pula membaca komentar Maia terhadap pembelaan Gus Dur atas goyangan Inul yang kontroversial itu.
“Sikap Gus Dur membela Inul dari kecaman orang-orang yang mengaku Islam adalah cerminan sikap Rasulullah. Rasulullah gak perlu pake kekerasan ketika mendidik umatnya yang masih belum tau. Karna Gus Dur tau betul Inul itu belum begitu tau agama, maka dia mengayominya dengan cara yang kalem. Menunjukkan begitulah Islam. Mengajak berpikir, tak boleh keras, dan sangat menghormati perbedaan pemikiran,” (hlm. 39).
Sikap bijak Maia ini, bagi penulis, melebihi kadar usianya. Bahkan melampaui penentang Inul, yang sebagiannya, terang benderang tidak menunjukkan kematangan usia mereka dalam merespon isu yang sama. Mereka tak mampu menyampaikan perbedaan pendapat dengan santun. Cuma berani unjuk kekuatan saja layaknya preman (berjubah).
Lain lagi soal korupsi. Maia prihatin betul dengan korupsi dan pengadilan yang tak kunjung unjuk gigi. Maia salut dengan gaya Gus Dur yang potong kompas demi mengamputasi budaya korupsi secara radikal.
“Korupsi udah nggak mau tau tempat lagi. Ini mungkin satu hal yang yang menyebabkan negeri ini menjadi hopeless untuk bisa bersih...pengadilan juga udah banyak yang punya dwifungsi. So..biar pengadilan jadi layak disebut adil dan terpercaya, kira-kira gimana yah caranya? Nggak ada harapan banget nih. Kuncinya emang pemimpin mesti tegas dan bersih. Berani dan tanggung jawab dunia wal akherat. Kaya’ Gus Dur ajalah. Santai gitu. Tinggal pecat sana pecat sini. Asyik tuh. Nggak bertele-tele dan habis. Meski beresiko tinggi, ya emang begitu kan resikonya jadi orang jadi orang nomor satu? Begitu kan resikonya seorang pembela kebenaran?” (h. 52).
Mendengar ini, para politikus, aparat penegak hukum, dan tentu saja para koruptor itu sendiri selayaknya merenung. Atau malah malu. Sebab, remaja yang masih bau kencur saja tahu dan bisa memilih yang terbaik; bahwa kebenaran dan kebersihan mestilah dijadikan pegangan hidup seperti dipraktikkan Gus Dur. Bukan berlindung di balik kebohongan atau justru menggadaikan diri dengan kekuasaan. Padahal, mereka tahu perkara ini lebih dalam dan lebih banyak ketimbang seorang remaja seumuran Maia. Tapi mereka tak mau melakukannya.
Buku setebal 98 hlm ini layak baca untuk semua kalangan. Diksinya renyah—namun tak sampai jatuh pada kegenitan remaja yang kadangkala membikin tulisan menjadi barisan kosakata prokem yang tak ada isi sama sekali.
Meski begitu, ia tetaplah buku bergizi tinggi. Ini dapat dilihat dari rujukan pendapat Maia; mulai dari puisi-puisi Gus Mus, cerita-cerita Abu Nawas, Sirah Nabawiyah sampai kaidah-kaidah fiqhiyyah yang lumayan rumit.
Buku ini gue banget buat para teman remaja. Para orang tua tidak perlu khawatir membaca buku ini. Dijamin tidak akan merasa digurui. Justru mereka dijadikan teman bicara yang setara. Wallahu A’lam.
| |
Rabu, 14 November 2007
Puisi untuk Umat 'Tersesat'
Tentang mereka yang dianggap tersesat
Mereka ditindak, dikejar, dan disuruh taubat
Mereka mau dibabat
Jiwa dan harta mereka terancam
Hak asasi mereka sebagai manusia dan warga negara dilecehkan
Tuhan, aku akan bertanya kepada-Mu
Bukankah Engkau telah berfirman; sungguh telah kami mulyakan anak cucu Adam Apakah mereka yang dianggap tersesat itu termasuk anak cucu Adam yang Engkau mulyakan?
Tuhan, aku tanyakan hal ini kepada-Mu
Karena ada di antara makhluk-Mu yang bertindak seolah-olah mereka telah memperoleh mandat dari-Mu untuk membersihkan bumi dari orang-orang yang mereka anggap tersesat
Tuhan, Engkau adalah penguasa di atas segala penguasa
Engkau adalah raja di atas segala raja
Engkau adalah pencipta langit dan bumi
Engkau berkuasa atas segala sesuatu
Kalau bumi ini hanya boleh dihuni oleh mereka yang tidak sesat
Mengapa Engkau diam saja karena Engkau biarkan orang-orang yang lain itu tersesat
Kenapa Engaku biarkan ada orang-orang yang mengaku-ngaku menerima wahyu-Mu
Kenapa tidak Engkau perintahkan kepada malaikat maut menghabisi mereka
Kenapa tidak Engkau hentikan jantung mereka yang berdetak hingga mati serentak
Kenapa tidak Engkau mandulkan saja istri-istri mereka sehingga kaum tersesat tidak beranak pinak
Atau Engkau impotenkan laki-laki mereka sehingga tidak ada lagi keturunan mereka
Akhirnya aku bertanya kepada-Mu
Manakah yang lebih sesat
Mereka yang merasa mendapat wahyu-Mu ataukah mereka yang bertindak seolah-olah mendapat mandat dari